TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan cara lembaganya untuk mengendus transaksi judi online di masyarakat Indonesia. Menurut Ivan, ada pola transaksi yang membedakan antara nasabah bank biasa dengan pemain judi online.
Ivan juga mengatakan PPATK memiliki nomor rekening pengepul judi online. Hal ini dapat digunakan untuk mengamati berbagai transaksi yang masuk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau dari nasabah, atau pemain, pola transaksinya juga beda. Kami punya nomor rekening pengepulnya. Rekening pengepul ini yang kami amati, kami dapat dari ribuan orang. Ribuan orang ini tercatat sebagai pemain kan. Itu bisa langsung kami dapatkan,” ucap Ivan kepada Tempo.
Mengenai data pengepul yang dimiliki PPATK, Ivan mengatakan hal tersebut berasal dari ahli forensik yang dimiliki lembaganya. “Kami punya ahli forensik. Data kami sangat valid. Kami sudah mendata 70 juta transaksi senilai Rp 600 triliun,” kata dia.
Adapun mengenai 70 juta transaksi judi online yang tercatat di PPATK, merupakan data transaksi untuk tahun 2024 dengan nilai mencapai Rp 120 triliun. Ivan juga menjelaskan sementara ini pihaknya mengetahui terdapat enam cara seseorang untuk masuk dan bermain judi online.
Hal yang pertama, kata Ivan, seseorang itu datang ke bank untuk setor tunai secara langsung. Kedua, melalui transfer antar-bank. “Yang ketiga melalui Qris, yang keempat melalui virtual account, kelima top-up top-up-an gitu, yang kelima e-wallet segala macam. Di bawahnya masih ada macam-macam lagi. Ada perantara, ada bandar di situ, segala macam. Itu masih bisa ratusan putaran lagi,” jelas dia.
Lulusan doktor hukum Universitas Gadjah Mada itu juga mengatakan terdapat sekitar 20 negara yang menjadi tujuan transaksi judi online di Indonesia. Negara-negara tersebut didominasi oleh negara Asean.
Ihwal dana transaksinya, disebutkan bahwa dana itu paling banyak mengalir menuju Singapura dan Kamboja. Adapun jumlah uang yang masuk ke Singapura dari transaksi judi online di Indonesia mencapai sekitar Rp 76-77 triliun.
Di samping itu, Jawa Barat menjadi provinsi di Indonesia dengan penduduk paling banyak yang bermain judi online. Terdapat sekitar 500 ribu orang yang benar-benar terjerat perjudian online ini. Ivan juga bercerita mengenai kasus pengepul rekening judi online di Ciamis, Jawa Barat. Seorang warga ditangkap polisi karena membawa 250 buku tabungan yang akan dibawa ke Kamboja.
“Artinya dari satu kasus ini membuktikan ada orang yang datang di kampung-kampung di Jawa Barat sana, menawarkan ke masyarakat untuk membuka rekening dengan imbalan Rp 2 juta. Lalu dijual rekening itu ke pihak lain, dengan harga imbalan lebih dari Rp 2 juta karena dia ambil margin kan,” tuturnya.
Menurut Ivan, hal ini juga membuktikan bahwa beberapa oknum mengambil keuntungan dengan memanfaatkan demografi di wilayah Jawa Barat dalam skema judi online ini. Salah satunya adalah dengan membeli rekening orang-orang yang tidak bermain judi online.
“Ada 500 ribu orang di Jawa Barat yang benar-benar bermain judi online. Jawa Barat 33 persen orang miskin main judi. Yang kedua DKI Jakarta,” katanya.
Dari sisi status ekonomi, Ivan mengungkapkan, masyarakat dari kalangan ekonomi kebawah justru menjadi pemain judi online paling banyak. Bahkan, pada 2023 lalu, beberapa dari mereka berpenghasilan 0,1 juta.
“Dalam tahun 2023, mereka yang berpenghasilan Rp 0-Rp 1 juta per bulan itu main hingga Rp 650 miliar,” tuturnya.
Sementara untuk masyarakat berpenghasilan Rp 1-2 juta, terdapat 217 ribu orang pemain dengan deposit angka mencapai Rp 3 triliun. Masyarakat dengan penghasilan ini menjadi yang paling besar dalam perjudian daring tersebut.
Lalu terdapat 245 ribu orang dengan penghasilan Rp 2-5 juta yang bermain judi online. Pemain dengan status ekonomi inilah yang disebut Ivan paling sering memainkan judi online. “Jadi yang main memang di level-level itu,” kata dia.
Terjadi kesalahan. Tunggu sebentar dan coba lagi.
Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya memberantas judi online di Indonesia terus dilakukan. Mulai dari blokir konten sampai blokir rekening terkait judi online dilakukan oleh Kementerian Kominfo.
Namun bukan hanya rekening saja yang digunakan para pemain judi online. Terbaru, dilaporkan sekitar 1000 e-wallet yang diduga terkait judi online diblokir oleh Kominfo.
"Hingga 17 September 2023, pihak perbankan dan platform telah melakukan pemblokiran terhadap 1.450 rekening dan 1.005 e-wallet," jelas Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dikutip dari laman resmi Kementerian Kominfo, dikutip Rabu (4/10/2023).
Blokir juga dilakukan pada konten dan situs judi online. Dalam periode yang sama, Budi menjelaskan pihaknya melakukan takedown sebanyak 971.285 konten dan situs tersebut.
Budi menjelaskan upaya ini dalam rangka mempersulit pelaku judi online melakukan aksinya. Pihaknya juga melakukan kerja sama dengan lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita kepung semuanya, semua perangkat, semua alat, semua hal yang bisa berhubungan dengan judi online, kita berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk sistem pembayarannya, dengan OJK untuk mengawasi perbankannya, kalau semuanya kita sudah enggak bisa dipakai, mau pakai apa dia," kata Budi.
Meski pembatasan ruang gerak dilakukan, pelaku judi online terus mencari cara tetap bisa melakukan aktivitasnya. Untuk itu Budi meminta masyarakat melakukan kampanye anti judi online dan mengingatkan tindakan tersebut ilegal di Indonesia.
"Kami tidak pandang bulu, termasuk pihak kepolisian juga kita koordinasikan mereka mau serius untuk membersihkan, membantu, menindak secara hukum semua orang yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan), Natsir Kongah juga menjelaskan e-wallet digunakan untuk transaksi judi online. Selain itu juga melakukannya melalui transfer bank.
"Keduanya [transfer dan e-wallet] ada Mbak. Khusus anak millenial, banyak yang gunakan e-wallet," kata Natsir kepada CNBC Indonesia.
Saksikan video di bawah ini:
